7,4 Juta Hektar untuk Restorasi Ekosistem

Jakarta, Kompas - Kementerian Kehutanan menawarkan lahan 7,4 juta hektar bekas kawasan hak pengelolaan hutan untuk kawasan Restorasi Ekosistem Konservasi Indonesia atau Reki. Tawaran itu erat kaitannya dengan potensi perdagangan karbon.

Lahan seluas 7,4 juta juta ha itu dari 35,41 juta ha yang didapat dari areal hak pengusahaan hutan (HPH) yang tersangkut masalah hukum, seperti penebangan di luar blok konsesi atau tak melakukan penanaman kembali.

Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Hadi Daryanto, pihaknya sudah menerima permohonan 40 unit HPH restorasi ekosistem seluas 3.942. 512 ha. ”Kami sudah menerbitkan tiga unit HPH restorasi ekosistem,” kata Hadi di Jakarta, Senin (17/10). Total luas ketiga unit itu 185.005 ha, berlokasi di Jambi (46.385 hektar), Sumatera Selatan (52.170 hektar), dan Kalimantan Timur (86.450 hektar), yang bernama Restorasi Orangutan Indonesia (ROI).

”Target Menteri Kehutanan 2,5 juta hektar pada 2010-2014. Sekarang tercatat 3,9 juta hektar yang mengajukan permohonan,” ucapnya.

HPH restorasi ekosistem, lanjut Hadi, akan menjadi salah satu solusi penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan, sekaligus menciptakan lapangan kerja. Program ini merupakan bentuk bisnis kehutanan baru di mana investor tak boleh mengambil hasil hutan kayu.

Pemberian konsesi

Restorasi ekosistem dilakukan dengan memberi konsesi satu kawasan hutan terdegradasi kepada investor yang akan menanami dengan tanaman asli lokal. Lalu, investor mengambil keuntungan dari hasil hutan bukan kayu, seperti air, madu, dan ekowisata. Dalam mekanisme perdagangan karbon, sertifikat penyerapan karbon bisa diperdagangkan.

Hadi menjelaskan, kerja sama melalui Kalimantan Forests and Climate Partneship (KFCP) menunjukkan hasil. Ada pembayaran kepada masyarakat di tujuh desa senilai Rp 785 juta lebih dari total Rp 2,3 miliar.

”Di KFCP Kapuas, pembayaran ditransfer ke rekening desa melalui BRI (Bank Rakyat Indonesia). Menyerap 1.684 orang untuk pembibitan,” kata dia.

Menurut Manajer Kampanye Perkebunan Besar dan Kehutanan Walhi Dedi Ratih, sebelum melangkah lebih jauh, program awal REKI di Sumsel dan Jambi sebaiknya dievaluasi. Beberapa waktu lalu, PT Restorasi Ekosistem Indonesia berkonflik dengan Suku Anak Dalam.

”Satu orang dikriminalisasi, tiga orang dianiaya, dan satu orang cacat permanen. Mereka ditangkap karena masuk ke lokasi REKI. Kalau ini dibiarkan bakal menjadi model bagi REKI di tempat lain,” ucapnya.

Analisis Walhi 2011, proyek- proyek REDD+ berpotensi besar menyengsarakan petani dan masyarakat di mana proyek berada. Penyebabnya, kekhawatiran bahwa aktivitas masyarakat membuat harga karbon turun.

Ihwal potensi konflik itu, menurut Hadi, mekanisme terkini dalam REKI adalah keharusan tahapan free, prior, and informed consent (FPIC). Dengan tambahan yang mengutamakan keterlibatan dan masukan masyarakat, diharapkan terjamin hak-hak masyarakat sekitar hutan. (ICH)